Bisnis.com,BANDUNG--Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dipastikan telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan tim khusus itu dipayungi Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. "Peraturan gubernur dan keputusan gubernur dasarnya (pembentukan TAP). Juga ada dasar hukum di atasnya sebagai cantolannya," katanya di Bandung, Rabu (30/1/2019).
Dia juga memberi gambaran bahwa tim ini mirip dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tim ini bertugas membantu memberi masukan kepada aparatur sipil negara dalam menjalankan setiap program yang akan dijalankan.
Lahirnya TAP bahkan dinilai merupakan inovasi yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam mengembangkan pemerintahan yang dinamis. Pihaknya ingin menggandeng semua pihak untuk terlibat dalam pembangunan Jawa Barat ke depan.
"Selama ini kita ingin mengadakan satu birokrasi dinamis tentu kami merasakan ASN kita tanpa dorongan. Maka perlu ada satu percepatan pembangunan dan tidak hanya terpaku kepada ASN. Tapi ASN yang ada di lakukan 1 peningkatan kapasitas dalam proses belajar, bekerja sambil jalan dengan masukan dari TAP," katanya.
Iwa juga memastikan TAP yang dibentuk ini tidak sebanyak TGUPP yang dibentuk DKI Jakarta. Jumlah anggotanya sekitar 17 orang terdiri dari berbagai latar belakang berberda. Menurutnya sejauh ini, telah banyak masukan yang dikeluarkan TAP. Saat penyusunan RPJMD misalnya, tim ini secara aktif membantu Pemprov Jabar. Tim ini memberi masukan secara konkret mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.
"Dalam proses penyusunan RPJMD, banyak hal yang jadi masukan-masukan yang sangat konkret yang diperlukan oleh masyarakat. Karena mereka yang di TAP itu adalah pada umumnya yang punya network dan juga kapasitas dan kemampuan yang mumpuni di bidang masing-masing," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
