Bisnis.com, BANDUNG - Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) membantah tudingan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai penyebab defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga Rp16,5 triliun pada 2018.
Ketua Umum KNPK Azami Mohammad menegaskan, defisitnya BPJS Kesehatan tidak ada hubungannya dengan konsumsi rokok. Menurutnya, tudingan YLKI bersifat simplistis dan cenderung mengkambinghitamkan rokok sebagai penyebab defisit BPJS Kesehatan.
"Menuding konsumsi rokok sebagai penyebab defisit seolah-olah mengaburkan fakta bahwa dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan memiliki banyak permasalahan," kata dia, Selasa (15/1/2019).
Azami menilai, penyebab defisit BPJS Kesehatan tidak bisa disederhanakan hanya dengan persoalan konsumsi rokok. Sebab, terdapat fakta-fakta yang turut mendukung keuangan BPJS Kesehatan buruk, seperti terjadinya fraud atau kecurangan dalam penyelenggaraannya.
Belum lagi persoalan seperti membengkaknya tagihan BPJS Kesehatan yang tidak sebanding dengan pemasukan iuran peserta. Apalagi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkaji telah terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
ICW bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di 15 provinsi menemukan ada 49 kecurangan selama Maret-Agustus 2017 dalam program JKN, khususnya yang menyangkut penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Pada saat itu ICW bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di daerah melakukan pemantauan terhadap sekitar 60 fasilitas kesehatan, yaitu 19 rumah sakit umum, 15 rumah sakit swasta, dan 26 puskesmas.
Meskipun memiliki persoalan defisit keuangan, namun sejauh ini BPJS Kesehatan masih bisa diselamatkan berkat kucuran dana cukai rokok yang dikucurkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang mencapai Rp5 triliun.
Azami menegaskan, YLKI seharusnya lebih objektif dalam melihat persoalan defisit BPJS Kesehatan agar ke depannya kinerja BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN dapat diperbaiki kinerjanya.
"Jangan asal tuding rokok sebagai penyebabnya. Padahal dari dana cukai rokok-lah, BPJS Kesehatan sebagai pelaksana Jaminan Kesehatan Nasional bisa diselamatkan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
