INVESTASI: Daerah Harus Libatkan BKPM

BANDUNG (bisnis-jabar.com)--Daerah diminta untuk memanfaatkan peran Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam proyek infrastruktur  untuk mengatasi hambatan investasi. Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Fritz Horas Silalahi mengatakan saat ini terkesan daerah masih jalan masing-masing dalam menjajakan proyek infrastruktur pada investor swasta. “Ketemu investor asing satu-dua, kita pikir sudah hebat,” katanya pada bisnis dalam acara sosialisasi Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) di Hotel Papandayan,Bandung. Menurut Fritz, dalam KPS sebetulnya daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) harus lebih siap dalam menyusun setiap langkah demi langkah persiapan sebuah proyek. “Soal KPS ini memang butuh berkali-kali sosialisasi agar timbul pemahaman dari daerah, tapi kalau masih bingung mereka harus ke BKPM sebagai clearing house agent,” katanya. BKPM selain mensosialisasikan KPS, juga terus membuka diri pada daerah.  Fungsi BKPM selain sebagai front office tapi juga clearing house agent menurutnya harus jadi tempat bertanya segala hal terkait persoalan investasi. BKPM menurutnya bisa membantu mengatasi persoalan-persoalan investasi yang ada di daerah. “Daerah harus tahu fungsi BKPM, kalau kabupaten/kota sebagai PJPK tidak cerita ya kita tidak akan tahu persoalannya,” katanya. BKPM menurutnya bisa membantu daerah membuka simpul-simpul persoalan investasi juga bisa menjadi fasilitator daerah pada sejumlah kementerian yang terkait. “Kita fasilitasi dengan instansi terkait supaya problem itu bisa cepat selesai,” katanya. Menurutnya setiap proyek infrastruktur besar daerah yang hendak ditawarkan ke asing rata-rata menemui banyak kendala di lapangan terutama soal pembebasan lahan. “Pembebasan lahan rata-rata tidak ada yang mulus, butuh waktu, tapi itu tanggung jawab pemerintah,” katanya. Daerah menurutnya harus mendorong proses akuisisi lahan secepat mungkin agar proses kontruksi tinggal mengikuti. Dari data PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menurut Fritz 97% bank enggan melakukan kesepakatan pengucuran kredit pada proyek infrastruktur jika lahan belum mencapai 100%. (ajz)