Buruh desak Pemprov Jabar dukung RUU BPJS

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Ratusan buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial Jawa Barat, mendesak agar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS). "Salah satu tujuan kami melakukan aksi ini ialah meminta agar Bapak Gubernur Jabar mendukung pengesahan RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)," ujar Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial Jawa Barat Edi Suherdi, saat memimpin aksi unjuk rasa ratusan buruh di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat. Edi mengatakan, aksi tersebut merupakan pergerakan awal dari buruh dalam mengawal pengesahan RUU BPJS yang akan disahkan oleh DPR RI. Dalam aksinya tersebut, para buruh yang membawa bendera dan umbul-umbul menuntut agar para buruh diberikan asuransi kesehatan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Edi menuturkan, jika tidak dukungan dari Gubernur Jawa Barat untuk mendukung pengesahan RUU BPJS maka pihaknya mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi. Selain itu, kata Edi, pihaknya juga akan menginstruksikan kepada para buruh untuk mengambil sikap golput saat Pemilu dan Pilkada 2013 nanti. "Kami akan mengarahkan massa lebih banyak dan kami tidak akan memilih kepada pemimpin yang tidak memihak kepada rakyat," katanya. Menurutnya, belum nampak keseriusan dari DPR dan pemerintah mengesahkkan RUU BPJS menjadi Undang-undang dan bahkan sempat terjadi pengunduran pembahasan hingga 28 Oktober nanti. "Memang kami melihat bahwa belum nampak keseriusan dari pemerintah, bahkan seperti sengaja mengulur-ulur waktu. Kami menduga banyak kepentingan karena menyangkut dana yang besar mencapai Rp102 trilun," katanya. Pihaknya berharap pemerintah mampu memenuhi hak buruh yakni Asuransi Kesehatan dan Jaminan Sosial karena kedua hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia. "Pelayanan jaminan sosial ialah sebuah kebutuhan dasar hidup," kata Edi. (fsi)