21.042 Ton garam impor disegel lagi di Madura

JAKARTA (bisnis-jabar.com): Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menolak garam impor asal India sebanyak 21.042 ton milik PT Budiono Madura Bangun Persada yang masuk melalui Pelabuhan Brantan Pamekasan, Madura. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan garam impor yang masuk melalui pelabuhan di Pamekasan Madura itu merugikan petambak garam yang sedang panen, karena berpotensi membuat harga garam turun. Fadel melakukan peninjauan lapangan ke gudang penyimpanan garam impor di gudang pengumpul garam milik PT. Budiono Madura Bangun Persada di Madura pada hari ini. Sepekan sebelumnya, Petugas Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di Surabaya berkoordinasi dengan Pengawas Bea dan Cukai Pos Pelabuhan Brantan Pamekasan mengecek dokumen izin impor, dan pengamatan kondisi fisik garam yang diimpor PT. Budiono Madura Bangun Persada. Garam impor tersebut telah dilengkapi dokumen resmi, tetapi hasil pengamatan kondisi warna fisik dan kemasan garam, diduga untuk kepentingan konsumsi bukan industri sesuai dalam dokumen. Hasil peninjauan langsung menunjukkan bahwa garam yang diimpor tidak sesuai peruntukannya. "Garam impor yang ditemukan hari ini harus disegel karena merugikan petambak garam yang sedang melakukan panen raya. Petambak garam yang seharusnya menikmati usahanya di panen raya ini dirusak dengan masuknya garam impor," ujar Fadel. Hasil peninjauan memastikan bahwa garam yang diimpor dengan kapal MV. EKRAM M di Madura merupakan garam untuk konsumsi, bukan untuk industri sebagaimana yang telah diizinkan. "Garam impor yang prosesnya tidak sesuai kebijakan Pemerintah akan di re-ekspor atau dimusnahkan." Laporan kantor wilayah Ditjen Bea Cukai Jawa Timur menyebut bahwa garam impor hingga saat ini yang masuk melalui dua pelabuhan di Jawa Timur, yaitu Pelabuhan Kalianget dan Tanjung Perak tercatat sebanyak 1,07 juta ton. Garam impor tersebut diimpor oleh 11 perusahaan, yaitu: PT. Sumatraco Langgeng Makmur, PT. Sumatraco Langgeng Abadi, PT. Garindo Sejahtera Abadi, PT. Pagarin Anugerah Sejahtera, PT. Garam, PT. Elitstar Prima Jaya, PT. Budiono Madura Bangun Persada, PT. Susanti Megah, PT. Mitratani Dua Tujuh, PT. Otsuka Indonesia, dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia. Program Swasembada Garam Nasional pada tahun 2014 sendiri telah dicanangkan KKP tahun ini. Sebagai tahap awal, KKP akan melakukan penurunan impor garam secara bertahap, yaitu dari 2,187 juta ton pada 2010 menjadi 1,022 juta ton pada 2011. Garam yang diimpor ke Indonesia hingga 2009 utamanya berasal Australia (1,39 juta ton), diikuti India (257.900 ton), China (51.000 ton), Selandia Baru (1.118 ton) dan negara lainnya (35.759 ton). Untuk merealisasikan target swasembada garam nasional pada tahun 2014, KKP melaksanakan tiga strategi. Pertama, intensifikasi yang dilakukan melalui rehabilitasi prasarana (sewa tambak, pembuatan/perbaikan saluran tambak, pembuatan/perbaikan tanggul, pembuatan/perbaikan gudang, pemadatan tanah dan meja jemur) dan sarana (pompa, kincir angin, gerobak sorong, timbangan, bahan aditif dan peralatan tambak lainnya) usaha garam rakyat. Kedua, revitalisasi yang dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha garam rakyat. Ketiga, inovasi teknologi melalui penggunaan bahan aditif. Saat ini, KKP telah menetapkan 9 kabupaten/kota sebagai sentra Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) untuk merealisasikan target tersebut, yaitu Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo. Berdasarkan hasil kesepakatan empat kementerian awal September lalu, secara keseluruhan 40 kabupaten/kota tersebut memiliki lahan total seluas 19.822 Ha dengan luas lahan untuk pemanfaatan PUGAR pada tahun 2011 seluas 9.116,57 Ha. Produksi garam yang ditargetkan adalah seluas 1,561 juta ton dan produksi garam tahun 2011 ditargetkan adalah sebesar 667.238 ton. Hingga awal September 2011, produksi sudah tercatat sebesar 308,355 ribu ton dan telah terserap pasar sebanyak 133.457 ton dan stok garam saat ini adalah 174.898 ton. Dalam peninjauan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan didampingi anggota Komisi IV DPR, Dirjen Bea Cukai; Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan PT Garam.(fsi)