'DIPA bodong agar diusut tuntas'

BANDUNG (bisnisjabar.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta pemerintah pusat mengusut tuntas daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Pemkab Tasikmalaya, yang diduga palsu (bodong) senilai Rp23 miliar. DIPA tersebut masuk dari pemerintah pusat melalui APBD Jabar 2010 perubahan yang belakangan diketahui Kementerian Keuangan. Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara menilai penting permohonan klarifikasi tersebut untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi. “Pihak eksekutif seyogyanya harus mengecek ulang, apakah DIPA tersebut benar atau tidak, seperti yang disampaikan menteri keuangan dan pemerintah pusat," katanya sore tadi. Dia menilai kasus DIPA palsu bukan perkara baru. Selama ini, memang banyak tersebar DIPA maupun surat perintah kerja (SPK) yang dipalsukan. Dengan kejadian ini, dia meminta Pemerintah Provinsi Jabar lebih selektif ketika menerima DIPA dari pemerintah pusat. Dia menambahkan DPRD dan Pemprov Jabar harus selalu berpegang kepada aturan ketika menerima DIPA dari pemerintah pusat. “Oleh karena itu, DPRD maupun Pemprov Jabar jangan percaya jika ada pihak yang menawarkan bisa meningkatkan bantuan ke daerah,”tuturnya. Irfan menilai praktik DIPA bodong bisa ditekan dengan keluarnya PP No.19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Menurut dia, bupati dan wali kota tidak perlu datang lagi ke pemerintah pusat untuk melobi dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Dia menilai selain menekan adanya pemalsuan proyek, aturan itu juga memperingan kerja bupati atau wali kota.(Yanto Rachmat Iskandar)