Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Isentif PPN Diprediksi Belum Akan Dongkrak Penjualan Properti di Bali pada 2024

Insentif pembebasan PPN untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar diyakini belum akan mampu mendongkrak properti di Bali.
Foto ilustrasi perumahan. / Bisnis Rahman
Foto ilustrasi perumahan. / Bisnis Rahman

Bisnis.com, DENPASAR — Program pemerintah berupa isentif pembelian rumah lewat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp2 miliar diyakini belum akan mampu mendongkrak penjualan properti komersial di Bali pada 2024 mendatang.

Ketua DPD REI Bali I Gede Suardita menilai program tersebut sangat baik dalam upaya mendorong penjualan properti resindensial khususnya kelas menengah. Hanya saja, khusus di Pulau Dewata, masih ada sentimen lain yang menjadi dasar bagi calon pembeli untuk membeli rumah, yakni mengenai suku bunga.

“Sudah bagus niatnya pemerintah, tapi kan sekarang ini suku bunga acuan naik jadi berpotensi membuat suku bunga acuan KPR ikut naik. Akan bagus kalau misalnya bebas PPN tapi suku bunganya tidak naik,” tuturnya ditemui Bisnis, Senin (13/11/2023).

Suardita menambahkan, masuknya musim pemilu juga akan mempengaruhi tingkat penjualan property di destinasi wisata ini. Dia justru memprediksi penjualan akan tertahan karena baik calon pembeli maupun developer akan menahan diri sambil melihat situasi atau wait and see. Meskipun diakuinya bahwa kebutuhan residensial di daerah ini sangat tinggi karenya besarnya backlog perumahan.

Ditaksir backlog perumahan di pulau berpenduduk 4,2 juta jiwa ini mencapai 15.000 unit, dan didominasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Suardita justru menilai dampak PPN itu dimungkinkan dirasakan oleh calon pembeli rumah subsidi. Dikarenakan kebutuhan untuk rumah bagi MBR ini masih cukup tinggi dan harganya sangat terjangkau.

Hanya saja, tantangan penyediaan MBR di Bali untuk tahun depan juga akan terasa berat. Keputusan pemerintah memotong anggaran untuk rumah subsidi diperkirakan menyebabkan kuotanya dapat cepat habis pada pertengahan tahun. Jika ini terjadi, pasokan rumah subsidi tahun depan pun ikut terbatas.

“Kalau demand untuk rumah subsidi akan selalu ada. Satu, rumah itu kebutuhan pokok, dan itu program pasti unggulan pemerintah serta harganya terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper