Pembentukan SKK Migas berada di bawah payung hukum Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
Jika melihat minimnya pengaturan pasal-pasal terkait dengan usaha hulu migas dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, penyelesaian revisi UU Migas perlu diprioritaskan.
Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dinilai mendesak dilakukan, mengingat minimnya pengaturan terkait dengan kegiatan usaha hulu migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
