Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan memenuhi permintaan Menteri Kesehatan mengenai kelengkapan data dan dokumen terkait permohonan PSBB di DKI Jakarta.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melengkapi data dan dokumen terkait dengan permohonan PSBB di DKI Jakarta.
Status DKI Jakarta sebagai daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB mendesak ditetapkan menyusul diterbitkannya Permenkes No. 9/2020.
Penentuan PSBB harus terkonfirmasi telah memenuhi berbagai syarat dan kondisi riil di lapangan, sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Panjangnya alur birokrasi dalam menetapkan PSBB juga timbul karena adanya Gugus Tugas yang berperan memberikan usulan dan memberikan rekomendasi atas usul daerah.
Pemda sebaiknya diberikan kewenangan untuk menerapkan PSBB untuk daerahnya masing-masing tanpa perlu proses birokrasi yang panjang di Kementerian Kesehatan. PSBB perlu segera diterapkan untuk memutus laju penularan Covid-19.
"Jadi sesuai pengaturan di dalam Permenkes itu, jadi tidak ada penutupan jalan. Yang ada adalah kita melakukan social distancing atau physical distancing dengan menjaga jarak," jelas Syafrin, Minggu (5/4/2020).
Menteri Kesehatan Terawan menegaskan bahwa provinsi yang mengajukan status PSBB mesti lolos kriteria, begitu juga DKI Jakarta harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
