Berdasarkan data yang diterima Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, hampir 10 persen peserta Demo Tolak UU Cipta Kerja yang ditangkap terkonfirmasi kasus positif Covid-19.
Kemudahan perizinan berlaku di sektor perikanan budidaya dengan menerapkan proses perizinan satu pintu di BKPM, sementara KKP bertindak sebagai pengawas bersama dengan pemerintah daerah.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang sengaja dihilangkan dalam UU Cipta Kerja yang telah diperiksa Kemensetneg.
Salah satu mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang aktif demo menolak UU Ciptaker bahkan menjadi sasaran doxing atau intimidasi, melalui pembeberan identitas.
Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, dengan catatan bahwa produksi dan pendistribusian vaksin Covid-19 dapat terlaksana sesuai dengan rencana pemerintah.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agus yang mengakui ada pasal UU Cipta Kerja yang dihapus menjadi berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada Jumat (23/10/2020).
